BAubau – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini dilangsungkan di Kota Baubau, Senin (14/4/2025), dan dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sultra.
Turut hadir Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, M.Si, bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, S.TP., S.H., M.Si, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Musrenbang ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk prioritas nasional melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Dalam arahannya, Wamendagri Ribka Haluk menyoroti rendahnya efektivitas pengelolaan APBD di Sultra, yang secara nasional menempati posisi kedua dari bawah.
“Ini adalah PR besar. Bupati, wali kota, dan OPD harus bekerja keras untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan,” tegas Ribka.
Ia menambahkan, setiap daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat transformasi digital, serta mengedepankan pendekatan partisipatif dalam merancang kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menekankan bahwa paradigma pembangunan ke depan harus berubah. Menurutnya, arah pembangunan tidak boleh lagi berdasarkan keinginan elit semata, melainkan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Saat ini, sekitar 65 persen anggaran daerah kita masih tergantung pada dana transfer pusat. Artinya, hanya 35 persen ruang fiskal yang benar-benar bisa kita kelola sendiri. Maka jangan sampai pembangunan yang kita lakukan malah tidak dibutuhkan masyarakat — itu akan jadi pemborosan. Ke depan, semua pembangunan harus berorientasi pada pelayanan publik,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari siap berbenah dan berkolaborasi dalam memperkuat pembangunan yang berbasis kebutuhan warga.
“Kami di Kendari siap menyambut arahan ini dengan kerja nyata. Kami akan fokus pada pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat, bukan semata proyek-proyek seremonial. Optimalisasi PAD juga menjadi prioritas agar pembangunan bisa berkelanjutan dan tidak semata bergantung pada pusat,” ujar Siska.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam menyusun program pembangunan agar sesuai konteks lokal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Musrenbang Provinsi ini juga menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan di masing-masing daerah, sekaligus ruang sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun prioritas pembangunan jangka pendek dan menengah.
Dengan semangat kolaborasi dan keselarasan arah pembangunan, diharapkan seluruh program yang dirancang mampu mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh serta menjawab tantangan-tantangan strategis yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. (ADV)
