KENDARI — Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, secara resmi membuka Rapat Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahap IV Tingkat Kota Kendari Tahun 2025 yang digelar di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini dihadiri para kepala OPD, camat, lurah, serta mitra strategis yang berperan dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Wali Kota memaparkan perkembangan prevalensi stunting berdasarkan dua sumber data utama, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Berdasarkan SKI, prevalensi stunting turun dari 25,7 persen pada 2023 menjadi 24,4 persen pada 2024. Sementara data EPPGBM per September 2025 menunjukkan prevalensi stunting jauh lebih rendah, yakni berada pada angka 1,82 persen.
Meski tren penurunan cukup signifikan, Wali Kota menegaskan bahwa Kota Kendari tetap harus berada dalam kondisi waspada dan terus meningkatkan kinerja. Ia menekankan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
“Stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kondisi rumah, sanitasi lingkungan, serta perilaku hidup masyarakat. Karena itu, penting bagi seluruh OPD seperti Dinas Perumahan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk berperan aktif,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya penguatan pemantauan di tingkat kelurahan. Ia meminta para lurah untuk menyampaikan laporan rutin setiap hari Senin mengenai kondisi sosial masyarakat, termasuk warga yang sakit, keluarga yang kekurangan pangan, atau warga yang menghadapi hambatan dalam layanan publik. Instruksi ini diharapkan dapat mempercepat pendataan dan memperkuat intervensi dini terhadap masalah gizi maupun faktor lain yang berpotensi meningkatkan risiko stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari, Drs. Jahudding, M.Si, dalam laporannya memaparkan bahwa terdapat 12.004 keluarga berisiko stunting di Kota Kendari. Di antaranya, 1.018 keluarga masuk kategori sangat berisiko. Penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator, antara lain akses air bersih, ketersediaan sanitasi layak, usia terlalu muda atau terlalu tua saat hamil, jumlah anak yang banyak, serta jarak kelahiran yang terlalu rapat.
“Pendekatan berbasis keluarga berisiko membuat intervensi lebih tepat sasaran dan lebih mudah dimonitor oleh pemerintah daerah,” jelas Jahudding.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Siska juga memaparkan progres pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program CKG telah mencapai partisipasi sebesar 62 persen dan menjadi capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara. Ia menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat hingga 80–90 persen agar Kota Kendari mampu melampaui target nasional dan memperkuat fondasi kesehatan keluarga.
Wali Kota menutup sambutannya dengan menekankan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan keseriusan, pengawasan ketat, dan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap seluruh perangkat daerah, camat, lurah, dan mitra pembangunan dapat terus memperkuat komitmen dalam menjalankan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif secara berkelanjutan.
“Jika kita bergerak bersama, saya yakin Kota Kendari dapat mencapai target penurunan stunting lebih cepat dan memastikan generasi masa depan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berkualitas,” pungkasnya. (ADV)
