Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (25/11/2025). Kegiatan bertema Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi–Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Menjelang Nataru 2025 ini dihadiri seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM.
Rakorda menjadi momentum konsolidasi strategi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, periode yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dalam sambutannya memaparkan kondisi terkini inflasi Sultra sekaligus langkah yang harus diantisipasi seluruh TPID.
Ia mengungkapkan bahwa pada Oktober 2025, Sultra mencatat deflasi 0,58 persen akibat turunnya harga beras dan beberapa komoditas perikanan. Meski demikian, secara tahunan inflasi Sultra masih berada di angka 3,26 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,86 persen.
Menurut Gubernur, risiko inflasi jangka pendek diperkirakan meningkat memasuki periode Nataru 2025.
“Kondisi ini perlu diwaspadai karena memicu kenaikan harga beras, emas perhiasan, serta komoditas perikanan,” ujarnya.
Komoditas Berpotensi Naik dan Dampak Cuaca Ekstrem
Selain faktor permintaan musiman, curah hujan tinggi diproyeksikan berdampak pada sejumlah komoditas lain seperti:
-
daging ayam,
-
telur,
-
daging sapi,
-
cabai,
-
bawang merah,
-
tomat.
Gubernur menekankan bahwa salah satu persoalan utama dalam pengendalian inflasi adalah ketidaksinkronan data antar daerah.
“Mengatasi inflasi harus dimulai dari data. Jika datanya tidak akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Karena itu, pemda diminta memperkuat basis data komoditas, stok pangan, dan rantai distribusi agar kebijakan intervensi dapat dirumuskan secara akurat.
Untuk memastikan harga tetap stabil, Pemprov Sultra merumuskan beberapa langkah strategis, di antaranya:
• Penyelenggaraan pasar murah di kabupaten/kota dengan dukungan subsidi beras dari pemerintah provinsi.
• Penguatan ketahanan pangan, melalui perluasan areal tanam, penggunaan bibit unggul, mekanisasi pertanian, serta skema contract-farming guna memastikan ketersediaan pasokan.
• Pengembangan budidaya laut, bertujuan menekan ketergantungan pada hasil tangkap sekaligus mendorong hilirisasi produk perikanan agar nilai tambah diperoleh di daerah.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh strategi tersebut membutuhkan koordinasi erat antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelibatan sektor swasta dalam memastikan kelancaran suplai pangan.
Dalam Rakorda ini, Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari yang dinilai sebagai daerah paling aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin. Upaya ini disebut berperan penting menjaga stabilitas harga, terutama di wilayah ibu kota provinsi yang menjadi pusat konsumsi terbesar.
Gerakan ini tidak hanya menekan harga sejumlah komoditas strategis, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pangan terjangkau, khususnya menjelang periode Nataru.
Rakorda TPID 2025 diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur dalam mengendalikan inflasi di seluruh Sultra, sekaligus memperkuat kinerja TPID dalam menghadapi dinamika harga yang kerap muncul di akhir tahun. (ADV)
