KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Kamis (15/5/2025).
Exit meeting ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, didampingi Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, seperti Pj Sekda Kota Kendari, Inspektur Kota, Kepala Bappeda, Kadis Dikbud, Kadis Dinkes, Kadis PUPR, Plt Kadis BKAD, hingga Kabag Umum Setda Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada Tim BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara intensif selama 45 hari terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari.
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, catatan, dan temuan yang diberikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus memperbaiki sistem dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ungkap Siska.
Wali Kota Kendari menegaskan bahwa audit BPK bukan sekadar sarana evaluasi administratif, melainkan langkah strategis dalam membangun fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh BPK dianggap sebagai momen penting untuk mengukur sejauh mana prinsip akuntabilitas dijalankan di jajaran Pemkot Kendari.
“Insya Allah, audit ini menjadi refleksi bersama agar seluruh proses anggaran berjalan lebih baik. Kami memaknai hasil pemeriksaan ini bukan sebagai pencarian kesalahan, tetapi sebagai pijakan untuk perbaikan sistemik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius oleh masing-masing OPD, sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta agar semua pihak tidak hanya menyambut hasil audit secara administratif, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam pelayanan publik.
“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan integritas di seluruh elemen birokrasi, kita bisa menjadikan Kendari sebagai contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Harapan kami, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa kembali kita raih,” ujarnya dengan optimis.
Exit meeting ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan secara berkala oleh BPK, sesuai amanat perundang-undangan. Dalam prosesnya, BPK melakukan penelaahan atas laporan keuangan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, dan menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, turut memberikan pernyataan bahwa Pemerintah Kota Kendari akan terus mendorong sinergi antara seluruh OPD dalam menindaklanjuti setiap temuan BPK. Ia juga menyampaikan bahwa proses pembinaan internal telah dan akan terus diperkuat agar ke depan kesalahan atau kelemahan yang ditemukan tidak terulang kembali.
“Ini bukan hanya tentang laporan keuangan, tapi tentang tanggung jawab kita terhadap kepercayaan masyarakat,” kata Sudirman.
Melalui forum exit meeting ini, Pemkot Kendari memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemeriksaan BPK diharapkan menjadi bagian integral dalam perjalanan menuju pemerintahan yang bersih dan terpercaya, demi mewujudkan Kendari yang lebih baik untuk semua. (ADV)
