Jakarta – Pemerintah pusat kembali melakukan langkah strategis untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), sebuah Nota Kesepahaman (MoU) secara resmi ditandatangani guna mendukung implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Penandatanganan MoU dan peluncuran SP2D Online ini digelar di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama Kepala BKAD Kota Kendari, serta sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia. Turut hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara, perwakilan Pemda Konawe, serta perwakilan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Dalam keterangannya, Wali Kota Kendari mengapresiasi penuh langkah Kemendagri dalam mendorong modernisasi sistem keuangan daerah. Ia menyebut kehadiran SP2D Online sebagai terobosan besar yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat proses layanan dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kehadiran SP2D Online akan memberi dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan,” ujar Wali Kota Kendari.
Wali Kota juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Kendari dalam mengimplementasikan sistem ini. Menurutnya, dengan infrastruktur digital yang telah dikembangkan Pemkot, integrasi dengan SIPD RI akan memperkuat fondasi smart governance yang tengah dibangun.
“Kami siap mengikuti standar baru ini. Sistem digitalisasi keuangan seperti SP2D Online ini akan memangkas birokrasi, mengurangi risiko keterlambatan, dan tentu sangat memudahkan OPD dalam pengelolaan anggaran,” jelasnya.
SP2D Online adalah sistem digital yang memungkinkan proses pencairan dana mulai dari penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) hingga penerbitan SP2D dilakukan secara real-time, paperless, dan terintegrasi langsung antara sistem informasi keuangan daerah dengan BPD yang ditunjuk. Dengan demikian, setiap transaksi keuangan dapat dimonitor secara langsung, cepat, dan akurat.
Dari sisi teknis, seluruh BPD yang menandatangani perjanjian telah melewati uji coba sistem dan dinyatakan siap oleh Bank Indonesia, termasuk dari sisi keamanan data dan infrastruktur teknologi. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat proses pencairan, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan keuangan daerah secara nasional.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pencairan dana ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi keuangan daerah, sejalan dengan visi Presiden RI dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.
“SP2D Online bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga langkah nyata dalam mendorong reformasi fiskal dan good governance di daerah,” tegasnya.
Melalui sistem ini, pemerintah pusat berharap seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Kendari, dapat lebih transparan dan cepat dalam menyerap anggaran, sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (ADV)
