Kendari – Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, pada Kamis (10/4/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari dan menghadirkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan wujud nyata pelibatan masyarakat dalam perumusan arah pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah upaya nyata untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Siska.
Lebih lanjut, Siska menjelaskan bahwa dokumen RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan dan RPJMD sebagai rencana jangka menengah memiliki peran strategis dalam membingkai arah pembangunan Kota Kendari ke depan. Oleh karena itu, forum ini menjadi penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, lembaga legislatif, hingga sektor swasta.
“Hari ini, kita menyatukan semua itu dalam skala kota agar menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2026,” tambahnya.
Tema RKPD Kota Kendari Tahun 2026 yang diangkat adalah:
“Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.” Tema ini mencerminkan fokus Pemkot Kendari dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya merata secara fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, dalam sambutannya turut menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif hanya bisa dicapai apabila seluruh pihak bersatu padu dalam satu visi pembangunan daerah.
“Perencanaan ini tak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan — pemerintah, legislatif, masyarakat, hingga swasta,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diwarnai dengan paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang membahas sinergi antara RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Kendari. Sementara itu, DPRD Kota Kendari turut menyampaikan pandangan dan pokok pikiran mereka terkait Ranwal RPJMD 2025–2029, menandakan adanya dukungan legislatif terhadap arah kebijakan pembangunan yang dirancang.
Dengan digelarnya forum ini, Pemkot Kendari menunjukkan komitmen serius untuk menyusun rencana pembangunan yang berakar pada kebutuhan riil masyarakat, sekaligus berorientasi pada kemajuan daerah secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor pun diharapkan semakin kuat demi menyongsong masa depan Kendari yang lebih baik. (ADV)
