Kendari – Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmennya dalam mengawal stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hal ini ditandai dengan kehadiran Asisten II Setda Kota Kendari, Jahudding, dalam kegiatan Rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Kendari yang digelar di Kantor BPS Kota Kendari, Selasa (8/4/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Kendari, Sultriawati Efendy, SP., M.S.
Dalam paparannya, Jahudding menyampaikan kekhawatirannya terhadap lonjakan inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2025. Tercatat, inflasi month-to-month (m-to-m) mencapai 1,74 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 0,47 persen. Secara kumulatif, inflasi tahun berjalan (year to date) mencapai 2,21 persen, menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup signifikan.
“Salah satu penyebab utamanya adalah berakhirnya subsidi pembayaran listrik yang sebelumnya dinikmati masyarakat. Akibatnya, terjadi lonjakan harga pada beberapa sektor penting, khususnya energi,” ujar Jahudding.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti potensi pengaruh dari kebijakan ekonomi global, terutama dari negara besar seperti Amerika Serikat, yang meskipun tidak berdampak langsung, namun dapat memicu gelombang inflasi secara nasional termasuk di Kendari.
“Meskipun tidak dirasakan secara langsung, namun kebijakan ekonomi makro dari negara besar bisa mengganggu stabilitas harga dalam negeri. Maka dari itu, kami menilai penting untuk segera mengambil langkah taktis dalam menghadapi kemungkinan tekanan inflasi yang lebih tinggi di masa mendatang,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kota Kendari berencana menggelar pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kendari. Tujuan utama pertemuan ini adalah merumuskan kebijakan yang tepat dan cepat guna melindungi kestabilan ekonomi lokal.
Sementara itu, menurut data yang dipaparkan Kepala BPS Kota Kendari, Sultriawati Efendy, inflasi year on year (y-o-y) pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,39 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan harga pada berbagai kelompok pengeluaran, termasuk makanan, minuman, energi, dan transportasi.
“Kenaikan harga ini mencerminkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai bersama. Kami terus mendorong sinergi antara BPS, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga di daerah,” ungkap Sultriawati.
Dengan situasi ini, Pemerintah Kota Kendari diharapkan dapat segera menyusun peta jalan pengendalian inflasi yang adaptif dan terintegrasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga statistik, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang tangguh dan berdaya tahan terhadap gejolak. (ADV)
